Pungli di Flotim dilaporkan ke Ombudsman

LARANTUKA.  Pungutan liar yang dilakukan Pemkab Flores Timur senilai Rp 1 juta bagi setiap desa di daerah itu, dilaporkan ke Ombudsman NTT-NTB. Pungutan Rp 1 juta per desa, diambil dari dana desa untuk pembuatan proposal, menyalahi aturan.

Pelaksana Tugas Ombudsman NTT-NTB Darius Beda Daton di Kupang, Jumat (24/8/2012) mengatakan, sekelompok masyarakat Flores Timur (Flotim) yang tergabung dalam organisasi gerakan rakyat antikorupsi atau Gertak, Kamis (23/8/2012) melaporkan dua kasus dugaan korupsi di Flotim yakni pungli Rp 1 juta per desa, dan dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendukung telekomunikasi di dinas Informasi dan teknologi (Infokom) Flotim.

"Kami diminta mengawali proses hukum atas laporan terkait dua kasus itu. Gertak sudah melaporkan kasus itu ke Kajari Larantuka beberapa waktu lalu," kata Daton.

Menurut Daton, Ketua Gertak NTT, Ola Mangu Kanisius minta agar Ombudsman mengawal proses hukum yang sedang ditangani Kejari Larantuka. "Jangan sampai ada main mata sehingga laporan itu lenyap begitu saja," jelasnya.

Dugaan korupsi dalam bentuk pungutan liar Rp 1 juta per desa, dengan alasan penyusunan proposal untuk permohonan peningkatan dana senilai Rp 1 miliar per desa dari Mendagri tahun 2013, tidak masuk akal. Pemkab Flotim menggunakan uang rakyat flotim untuk beli uang di kemendagri. Padahal, dana desa yang lazim disebut alokasi dana desa (ADD) itu diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat di desa itu.

"Jika Pemkab Flotim ingin mencari dana tambahan bagi masyarakat Flotim, jangan pakai uang rakyat. Tapi perlu ditelusuri, apa betul pungli itu untuk susun proposal ke Mendagri atau untuk kepentingan lain. Jika pungli ini disampaikan ke Mendagri, pasti dibantah keras. Mendagri tentu tidak setuju kalau ADD dimanfaatkan untuk menyusun proposal," tambahnya.

Disadur dari:

Masyarakat Flotim Minta Depot Pertamina Diaktifkan

(LARANTUKA) Masyarakat Kabupaten Flores Timur (Flotim) dan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat mengharapkan kepada pihak Pertamina sebagai Perusahaan milik Negara Republik Indonesia, ikut memberikan perhatian serius  terhadap masyarakat di dua kabupaten kepulauan itu, karena  kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang pernah dibuka di Larantuka itu kembali aktif sehingga mengurangi tingkat kesulitan masyarakat.  

Depot Pertamina Larantuka sempat dibuka beberapa tahun lamanya namun alasan yang disampaikan oleh pihak pertamina bahwa untuk membawa BBM ke Depot tersebut membawa kerugian sangat tinggi. Sehingga masyarakat menilai bahwa alasan itu kurang pas. Sebab kebutuhan masyarakat akan penggunaan BBM di kabupaten Flores Timur, Pulau Solor, Pulau Adonara dan kabupaten Lembata sangat tinggi sehingga patut dipertanyakan.  

Setelah Depot Pertamina di Larantuka tutup, maka Depot Pertamina Maumere setiap hari mengirim BBM ke Larantukan dan Lembata. Hal tersebut membuat kenaikan harga kebutuhan masyarakat seperti bahan bangunan, Sembilan bahan pokok dan biaya transport laut di dua kabupaten tersebut mengalami kenaikan, walaupun harga BBM tidak dinaikan. 

Jarak tempuh perjalanan dari kabupaten Sikka ke kabupaten Flotim kurang lebih 130 km dengan lama perjalanan kurang lebih tiga jam. Namun pada musim hujan dan terjadi kerusakan jalan maka harga BBM dengan serentak mengalami kenaikan yang tidak terkendali sebab kendaraan roda dua, roda empat dan perahu motor setiap saat membutuhkan BBM yang sangat tinggi.